Sunarya, Sekjen Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengatakan penyelenggaraan otoritas sertifikasi (CA) e-commerce, yang saat ini diatur di dalam draf UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebaiknya tidak dibatasi.

Menurut Sunarya, lembaga yang kompeten tidak perlu dibatasi hanya dilakukan oleh CA di Indonesia saja. "Artinya sebaiknya bersifat terbuka, sertifikasi oleh CA dari luar negeri pun boleh masuk," ujarnya baru-baru ini.

Sifat terbuka itu, lanjutnya, agar sesuai dengan yang diinginkan mutual recognition arrangement atau saling pengakuan standar dengan negara lain dan agar pelaksanaannya tidak mendapat komplain dari organisasi perdagangan dunia WTO.

Saran itu diungkapkannya saat menjawab pertanyaan peserta acara Standardisasi Telematika di Depkominfo yang menanggapi pendapat dalam perumusan draf UU-ITE yang memandang CA sebaiknya dibatasi oleh CA nasional yang kompeten dalam konteks nasionalisme.

Dalam konsep ITE, otoritas sertifikasi atau yang juga disebut pihak ketiga terpercaya (trusted third party) adalah institusi yang dapat memberikan rasa percaya kepada pelaku transaksi maya.

Tanpa pihak ketiga yang kompeten yang dapat memastikan individu yang dimaksud dalam memegang kunci publik maka tidak mungkin ada pihak lain yang melakukan transaksi secara elektronik dengan individu yang dimaksud, sehingga dapat diketahui dan diyakini bahwa pemegang kunci bukan seorang penyemu atau penipu.

Kunci publik yang dimaksud adalah tindakan pencegahan terjadinya kejahatan atau penipuan yang bisa diaplikasikan dengan tanda tangan digital dan keterlibatan Pihak Ketiga Terpercaya yang telah disertifikasi dan bersifat independen untuk memastikan individu yang dimaksud.

Dalam kesempatan yang sama dia menjelaskan standar sudah menjadi bagian penting dari kehidupan karena kemajuan di suatu negara seiring dengan kemajuan dalam bidang standardisasinya termasuk di bidang TI. "Ini sudah dilakukan China," tandasnya.

Standar sangat dibutuhkan dalam aplikasi e-commerce yang transaksinya tanpa tatap muka. "Jika tidak ada standar, [e-commerce] akan sulit," tegasnya.

Sebab, standar adalah spesifikasi atau ketentuan teknis yang disepakati pihak-pihak yang memengaruhi pasar seperti produsen, konsumen, regulator dan pakar sebagai referensi perdagangan yang bersifat sukarela.

KAN adalah lembaga non struktural yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional (BSN) di bidang akreditasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BSN.

Direktur Standardisasi dan Audit Aplikasi Telematika Depkominfo A. M. Natsir Amal menuturkan pihaknya akan memfasilitasi penyusunan delapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menjadi pertimbangan strategis untuk menciptakan keteraturan, keamanan, kenyamanan dan jaminan kualitas serta daya saing nasional untuk menuju masyarakat informasi.

Proses dan prosedur penyusunan SNI itu melibatkan unsur pemerintah, konsumen, produsen, dan pakar atau praktisi di bidang telematika. (roni.yunianto@bisnis.co.id)